Banda Aceh - Pemerintah Aceh secara resmi meluncurkan Rencana Induk Aceh Smart Province di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Kamis (12/12/2019). Aceh Smart Province merupakan perwujudan aksi yang menjadikan Aceh daerah yang nyaman, mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Wiratmadinata yang membacakan arahan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menceritakan rencana induk tersebut merupakan bagian dari Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Aceh dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

"Pasca MoU, Pemerintah Aceh bersama Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) terus berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Bappeda Aceh, Inspektorat dan para pihak lainnya. Hampir tidak ada Satuan Kerja Perangkat Aceh yang tidak terlibat menyusun komponen rencana induk ini," ceritanya.

Ia menyampaikan pesan Plt Gubernur Aceh bahwa Aceh Smart Province tercapai jika semua komponen mulai dari tingkat provinsi dan kabupaten, kota sampai gampong terlibat dan dapat berkolaborasi bersama menjalankan peran dan fungsinya masing-masing.

"Semua pihak berkolaborasi untuk membangun kebersamaan dan berbagi manfaat," sebutnya.

Dari kolaborasi itu melahirkan sistem yang terintegrasi baik dari sisi program dan data dalam kerangka pelayan publik yang spesifik. Tujuannya, menjadikan Aceh sebagai propinsi yang layak huni dengan fasilitas transportasi umum yang modern dan memberi berbagai kemudahan serta dapat meningkatkan kesejahteraan dengan menggunakan teknologi yang sudah ada.

"Goal dari program ini adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," imbuhnya.

Rencana Induk Aceh Smart Province, lanjutnya, merupakan bentuk yang lebih operasional dari salah satu program unggulan Pemerintah Aceh yaitu Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu). Tujuan dari Aceh SIAT kini sudah terlihat dengan adanya rencana induk ini.

"Dokumen ini akan menjadi rujukan dalam level teknis berikutnya seperti pembahasan bisnis proses pada setiap SKPA sampai pada pengembangan inovasi serta aplikasi pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat," tuturnya.

Rencana induk ini menjadi konsep pembangunan inovatif yang modern namun tetap dalam bingkai Syariah sesuai semangat orang aceh. Plt Gubernur Aeh mengapresiasi tim yang telah bekerja menyusun rencana induk ini.

Plt Gubernur Aceh, sebutnya, menekankan bahwa MoU dengan ITS Surabaya jangan berakhir dengan seremoni belaka, tapi harus ada langkah konkrit. Ia mewajibkan SKPA menggunakan rencana induk itu dalam proses perencanaan pembangunan dan pelayan publik di Aceh.

Di tempat yang sama, Wakil Rektor Unsyiah Bidang Kerja Sama dan Perencanaan Hizir Sofyan mengatakan, perencanaan dan pengembangan konsep Aceh Smart Province ini berorientasi pada konsep pembangunan yang punya inovasi dan tetap dalam bingkai syariah. Aceh Smart Province punya rencana induk dengan kerangka kerja yang terstruktur.

Untuk itu, dengan menganalisa struktur berupa SDM, tata kelola dan anggaran kemudian infrastruktur yaitu fisik, sosial dan TIK. Lalu suprastruktur yakni kebijakan, lembaga dan pelaksanaan.

Selanjutnya akan dianalisa menggunakan metode SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity dan Threat) untuk mendapatkan strategi-strategi yang bisa diterapkan dan disesuaikan dengan RPJMA 2017-2022.

Ia juga menjelaskan, dimensi pembangunan Aceh Smart Province menggunakan 6 pendekatan dimensi yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Semua dimensi tersebut masing-masing akan ada 3 elemen.

Smart Governance terdiri dari meningkatkan kinerja pelayanan publik, birokrasi pemerintah dan efisiensi kebijakan publik. Smart Branding terdiri dari membangun ekosistem pariwisata, membangun daya saing bisnis TTI dan Industri Kreatif dan penataan wajah kota.

Kemudian Smart Economy yaitu penataan industri primer, skunder, tersier, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membangun ekosistem keuangan

Smart Living yaitu harmonisasi lingkungan yang nyaman, menjamin fasilitas dan pelayanan kesehatan dan membangun transportasi dan logistik.

Smart Society yaitu membangun masyarakat yang smart, membangun sistem edukasi dan menjamin keamanan serta keselamatan

Smart Environment yaitu perlindungan lingkungan, tata kelola sampah dan limbah dan membangun daya saing energi yang berkelanjutan.

Sumber : https://diskominfo.acehprov.go.id/